Minggu, 18 Maret 2012 14:37 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, Kebijakan kompensasi kenaikan BBM berupa pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai program dinilai tak mendidik. Pengamat sosial, Sulastomo, berpendapat sebaiknya pemerintah mengalihkan anggaran untuk BLSM untuk program jaminan sosial.
"BLSM itu tidak mendidik. Lebih baik bantuan tersebut dialokasikan untuk program jaminan sosial yang lebih berjangka panjang dengan peruntukan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Sulastomo kepada Republika, Ahad (18/3).
BLSM, kata dia, tidak mendidik karena bantuan yang nilainya per bulan Rp 150 ribu tersebut pemakaiannya bisa disalahgunakan. Belum lagi jika bantuan tersebut ternyata salah alamat. "Kriteria penerima BLSM ini harus jelas dan tidak boleh salah arah. Tetapi siapa bisa menjamin?" katanya.
Menurut Sulastomo, BLSM ini bahkan derajatnya lebih rendah dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena sifatnya yang sementara. "Ini lebih rendah dari BLT karena BLTS itu sementara. Jika (pemerintah)ada duit dikasih, tapi kalau tidak ada ya tidak dikasih. Jadi tidak ada komitmen apa-apa (dari pemerintah)," katanya.
"BLSM itu tidak mendidik. Lebih baik bantuan tersebut dialokasikan untuk program jaminan sosial yang lebih berjangka panjang dengan peruntukan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Sulastomo kepada Republika, Ahad (18/3).
BLSM, kata dia, tidak mendidik karena bantuan yang nilainya per bulan Rp 150 ribu tersebut pemakaiannya bisa disalahgunakan. Belum lagi jika bantuan tersebut ternyata salah alamat. "Kriteria penerima BLSM ini harus jelas dan tidak boleh salah arah. Tetapi siapa bisa menjamin?" katanya.
Menurut Sulastomo, BLSM ini bahkan derajatnya lebih rendah dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena sifatnya yang sementara. "Ini lebih rendah dari BLT karena BLTS itu sementara. Jika (pemerintah)ada duit dikasih, tapi kalau tidak ada ya tidak dikasih. Jadi tidak ada komitmen apa-apa (dari pemerintah)," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar